Pertemuan Rancangan PMK Tentang Pelayanan Kesehatan Haji

Sun, 31/07/2016 12:31:11   | Dilihat : 2387   Penulis : Admin

Pada hari Senin, tanggal 23 November 2015, dilaksanakan pertemuan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Tentang Pelayanan Kesehatan Haji, bertempat di Hotel Manhattan, Jakarta. Pertemuan diselenggarakan oleh biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI dengan mengundang Pusat Kesehatan Haji, dan unit terkait lainnya: Bina Upaya Kesehatan Dasar (BUKD), Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK), dan Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL).

Pertemuan tersebut membahas revisi dari PMK No. 2407 tahun 2011 tentang pelayanan kesehatan, yang pada awalnya berfokus pada klaim rujukan Jemaah sakit di embarkasi dan debarkasi. Dalam peraturan, setiap Jemaah haji sakit di embarkasi ataupun debarkasi akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan. Bahwa perubahan skema pembiayaan nasional melalui sistem JKN sejak 1 Januari 2014, mengharuskan perubahan substansi pengaturan pada permenkes dimaksud.

Pertemuan membahas pembiayaan yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem JKN. Sejak tahun lalu, sudah mulai dikampanyekan agar Jemaah haji turut menjadi peserta JKN. Diharapkan tidak terjadi double costing untuk pembiayaan klaim Jemaah sakit. Idealnya, semua yang dapat dibiayai oleh JKN akan ditanggung oleh JKN. Namun, jika tidak termasuk dalam alokasi pembiayaan JKN atau pembiayaan lain, maka nantinya akan tetap dibiayai oleh Kementerian Kesehatan melalui mekanisme yang telah berlangsung.

Pembiayaan tersebut harus dibahas lebih mendalam lagi, diantaranya adalah biaya pemeliharaan kesehatan sejak Jemaah haji mendaftar. Jika skema pembiayaan tersebut dapat diaplikasikan, dapat diyakini  akan berdampak pada proses pemeriksaan dan pada giliriannya secara  bermakna akan meningkatkan kapasitas persiapan kesehatan Jemaah haji Indonesia. Hal lainnya, jika integrasi skema pembiayaan dengan JKN, apakah akan terjadi perubahan mekanisme rujukan, antara lain: surat rujukan Dokter KKP (selaku fasyankes), dan hal-hal teknis terkait lainnya.

Amanat presiden untuk reformasi perundangan adalah mengedepankan prinsip penyederhanaan.  Mengingat beberapa PMK yang direvisi masih berproses, disepakati bersama untuk diintegrasikan menjadi satu PMK. Adapun materi penetapan akan dipilah menjadi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) tersendiri.

Adapun materi pengaturan dalam penyelenggaraan kesehatan haji yang akan direformulasi dalam satu PMK meliputi: PMK 442 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, PMK No 2407 tentang Pelayanan Kesehatan Haji, PMK Pedoman Pembinaan, PMK Sanitasi Surveillans haji, dan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji. Penggabungan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi aturan. Semua akan disusun sesuai business proses kesehatan haji.

Pada akhir pertemuan tersebut dibentuklah tim kecil untuk rekonstruksi RPMK tersebut yang terdiri dari Pusat Kesehatan Haji dan biro Hukum dan Organisasi, setelah itu akan dibahas lagi dalam pertemuan yang melibatkan unit terkait lainnya. (artikel: AIR, editor: ME)